Nunukan (berandatimur.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kaltara dan Kabupaten Nunukan yang menggagaa kembali dibukanya perdagangan lintas batas atau “barter trade” harus tegas kepada Pemerintah Malaysia soal kerja sama saling menguntungkan sebelum penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding).

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/8) mengatakan, langkah yang dilakukan Kadin Kaltara dan Nunukan membuka kembali perdagangan lintas batas.

Hanya saja perlu kejelasan soal bentuk kerja sama dengan Malaysia tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dimana hanya menguntungkan pengusaha negeri jiran dan pengusaha tertentu di Kabupaten Nunukan.

Kerja sama saling menguntungkan yang dimaksudkan adalah pengusaha Malaysia harus bersedia membeli produk Indonesia khususnya komoditas lokal Kabupaten Nunukan untuk dibawa kembali ke negaranya.

Hasan Basri berharap, kerja sama ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Sebab komoditas lokal seperti pisang, hasil olahan UMKM dan produk kebutuhan lainnya dapat didatangkan dari Surabaya melalui tol laut.

“Kabupaten Nunukan siap menyediakan produk yang dibutuhkan Malaysia. Jadi jangan kerja sama ini hanya menguntungkan Malaysia saja dengan memasukkan produk negaranya,” harap dia.

Kemudian dia menambahkan, masuknya barang nantinya harus legal sesuai mekanisme ekspor impor.

Ia merespon langkah Kadin Kaltara dan Nunukan yang intens mencari peluang usaha dan kerja sama dalam rangka memgangkat perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.

Pemkab Nunukan menyambut baik sebagaimana visi misi pemerintahan sekarang ini mengutamakan pengembangan agrobisnis diantaranya membuka kran bagi pengusaha menjalin kerja sama dengan pengusaha lainnya termasuk luar negeri.

Menanggapi upaya Kadin Kaltara dan Nunukan yang menawarkan 40:60 artinya 40 persen produk Indonesia dan 60 persen produk Malaysia dalam MoU tersebut, Hasan Basri mengatakan, sebaiknya tidak perlu ada pembatasan.

Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dengan ketentuan dipertegas komitmen kedua belah pihak. Artinya, setiap memasok produk Malaysia ketika kembali ke negaranya mengangkut produk Indonesia.

Pemkab Nunukan sangat membuka diri atas kerja sama perdagangan antar negara dengan ketentuan ada keuntungan timbal balik melalui “barter” produk, ulang Hasan Basri. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here